Tomohon, MS

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Kota Tomohon menggelar kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, sebagai bagian dari program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Menariknya dalam kegiatan ini, Sekretaris Kota Tomohon Edwin Roring SE, ME mengatakan jika kekerasan dalam rumah tangga di Tomohon sangat kecil, sehingga kegiatan ini dipandang penting agar kedepan kasus KDRT lebih sedikit.
" Jumlah tahun ini hanya 2 kasus," ujar Roring didampingi Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tomohon, Masnah Pioh S.Sos
Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring SE, ME, menambahkan bahwa potensi perempuan merupakan salah satu aset nasional yang sangat berharga dan harus dikembangkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa pengembangan potensi perempuan dapat menjadi pendorong utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di kota Tomohon.

“Perempuan memiliki tiga peran utama dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Edwin Roring. “Pertama, sebagai reproduksi dan pengelola keluarga; kedua, sebagai pelaku produktif melalui karya dan jasa yang memberikan manfaat ekonomi; dan ketiga, sebagai agen sosial yang membantu masyarakat setempat tanpa mengharapkan imbalan tertentu.”

Sekretaris Daerah berharap, melalui kegiatan ini, perempuan di Kota Tomohon mampu berperan aktif dan berkontribusi secara penuh dalam pembangunan daerah, serta mampu menjalankan peran mereka secara seimbang dan berkeadilan.

Sementara dalam laporan, Kadis DP3AD , Masnah Pioh mengatakan jika kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat jangkauan layanan serta jejaring dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkeadilan gender di semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
"Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perempuan yang berdaya, mandiri, dan mampu berkontribusi penuh dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, “Lembaga yang hadir saat ini berasal dari unsur pemerintah sekunder dan terkait kegiatan ini berjumlah 35 orang, yang terdiri dari kepala Puskesmas, camat, lurah, pekerja sosial, serta unsur Polres yang terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).”ujarnya.
Masnah Pioh menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat jejaring dan layanan yang ada, serta memastikan bahwa pembangunan berbasis gender dapat terlaksana secara menyeluruh di semua lini. Peserta diharapkan mampu mengikuti kegiatan ini dengan baik demi mencapai tujuan utama, yaitu terciptanya perempuan yang mandiri dan berdaya serta mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah. (RommyKaunang)